INHILKLIK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan serangkaian upaya untuk pengendalian inflasi daerah.
Adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya pengembangan kawasan pertanian cabai dengan total luasan 50 hektare (Ha). Seluruhnya bersumber dari dana APBD Provinsi Riau.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto mengatakan seluas 50 Ha kawasan pertanian cabai tersebut tersebut di beberapa kabupaten.
"Ini upaya kita dalam memenuhi kebutuhan bahan pkok pantan terutama cabai, jangan sampai terjadi kelangkaan ketika daerah penghasil terjadi bendana dan harga naik. Ini yang perlu kita carikan solusi," katanya.
Lebih lanjut Pj Gubri menjelaskan 50 Ha luasan kawasan pertanian itu tersebar di Kota Pekanbaru 10 Ha, Kota Dumai 10 Ha, Kabupaten Rokan Hulu 10 Ha, Kabupaten Indragiri Hilir 5 Ha. Kemudian, Kabupaten Indragiri Hulu 5 Ha, Kabupaten Kampar 5 Ha dan Kabupaten Siak 5 Ha.
Selanjutnya, Pemprov Riau juga memberikan bantuan berupa benih cabai, pupuk NPK 39,5 ton, pupuk organik 31,35 ton, dolomit 22,2 ton. Lalu, fungisida 250 Kg, insektisida 100 liter dan mulsa plastik 500 roll, dengan total dana Rp1.423.000.000.
"Kelompok tani Amara Jaya ini memperoleh bantuan seluas 4 Ha, dengan bantuan benih cabai merah 60 bungkus, pupuk NPK 3.200 Kg, pupuk organik 2.400 Kg, dolomit 1.600 Kg, fungisida 20 Kg, insektisida 8 liter dan mulsa plastik 40 Roll," jelasnya.
Kemudian, bantuan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan cabe sebanyak 2 unit di Kabupaten Kampar dan Siak. Pengembangan Padi melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi 6.000 Ha, bantuan Peningkatan Produktivitas Padi 600 Ha.
Lalu, sebutnya, bantuan penangkaran benih padi 500 Ha, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen padi 79 unit, bantuan benih padi hibrida 1.000 Ha. Kemudian, bantuan penangkaran benih padi 50 Ha, gerakan pangan murah, SPHP Bulog telah dilaksanakan sebanyak 5 titik dari total 10 titik dan pasar tani telah dilaksanakan sebanyak 14 titik dari total 19 titik.
"Kedepannya, peningkatan produksi pangan Riau melalui pendampingan dan dukungan kepada petani, salah satunya melalui bantuan alsintan, saprodi, dan digital farming pertanian," terangnya.
"TPID Provinsi Riau juga sedang mengupayakan pembentukan BUMD Pangan di Provinsi Riau agar intervensi harga dan pasokan dapat dilakukan lebih baik, salah satunya melalui program contract farming, cold storage, kerja sama antar daerah (KAD), dan pembentukan pasar induk karena di Provinsi Riau belum terdapat pasar induk, agar pemantauan harga dan pasokan yang masuk ke Riau dapat terpusat," tukasnya.