INHILKLIK - Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Dinkes Inhil) menggelar Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Evaluasi Intervensi Spesifik dan Publikasi Stunting, di aula salah satu hotel, Jalan Baharuddin Jusuf, Rabu (25/9/24).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, Rahmi Indrasuri dalam sambutannya mengatakan, bahwa Kemenkes RI saat ini tengah melakukan Transformasi Sistem Kesehatan yang berfokus pada Layanan Kesehatan Primer di setiap unit pelayanan kesehatan dasar, guna mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).
Hal ini, kata Rahmi, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan primer, termasuk percepatan penurunan prevalensi stunting. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, menunjukkan adanya Penurunan prevalensi Stunting di Kabupaten Inhil bahkan di tingkat Nasional penurunannya hanya 0,1%, di Provinsi Riau 3,4%, dan di Kabupaten Inhil pada tahun 2021 (SGGI) 28,4% terjadi kenaikan sebesar 0,1% pada tahun 2022 yaitu 28,5% dan di tahun 2023 telah terjadi penurunan sebanyak 9,7% yaitu 18,8%.
“Sehingga wakil presiden selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Nasional membuat kebijakan untuk melaksanakan kegiatan intervensi serentak.
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) berfokus pada siklus hidup (ibu, balita, remaja, usia dewasa dan lansia) sebagai platform integrasi layanan kesehatan, sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun,” ungkapnya.
Selaras dengan itu, Rahmi menyebut, bahwa pelaksanaan kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting juga berkoordinasi dengan melibatkan semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai Kelurahan/Desa untuk mencegah lahirnya anak Stunting baru melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, balita dan calon pengantin secara berkelanjutan yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024.
“Peran puskesmas sebagai penanggung jawab masalah kesehatan di wilayah kerjanya, akan semakin kuat dengan aktifnya PWS di tingkat desa/kelurahan oleh petugas kesehatan bersama kader. Selain itu, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam ILP yang komprehensif dan terpadu, melalui berbagai layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan valiatif sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat serta dapat mendeteksi dini permasalahan gizi, memberikan edukasi pencegahan Stunting kepada seluruh sasaran dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran ke Posyandu,” imbuhnya. (Adv)