INHILKLIK.COM, PARIS - Sudah ada 200 ribu orang lebih warga Prancis yang ikut menandatangani petisi untuk mencegah Brigitte Macron, istri Presiden Prancis, Emmanuel Macron mendapatkan peran maupun gelar ibu negara Prancis atau first lady.

Adanya gerakan mencegah Brigitte menjalankan peran formal sebagai first lady di Istana Élysée terjadi setelah Macron mengeluarkan kebijakan kontroversial. Diketahui bahwa Presiden Prancis tersebut mengeluarkan kebijakan kontroversial melarang anggota parlemen mempekerjakan kerabat sendiri untuk mencegah adanya potensi korupsi.

Diketahui bahwa secara formal, peran ibu negara memang tidak terlalu menonjol di Prancis. Oleh karena itu tidak ada anggaran khusus seperti gaji bulanan bagi ibu negara sebagaimana terjadi di sejumlah negara lain.  

Meski demikian, istri Presiden Prancis memang tetap mendapatkan kantor dan sejumlah staf. Sementara itu, bujet, hanya untuk sejumlah kegiatan penting.

Sementara itu, Macron menilai bahwa seorang istri presiden layak mendapatkan hak yang seharusnya.

"Tentu saja seorang Presiden Republik ini tinggal dengan seseorang, siang dan malam dengan seorang itu serta kehidupan publik dan pribadi tak lepas dari seseorang itu," kata Macron kepada TF1 Prancis sebagaimana dikutip laman Independent.co.uk.

Popularitas Presiden Macron dinilai menurun menyusul sejumlah kebijakan nonpopulisnya terkait kebijakan perumahan hingga rencana pemotongan anggaran militer. (viva)