INHILKLIK - Program rehabilitasi hutan bakau atau mangrove di Provinsi Riau yang didukung oleh Bank Dunia (World Bank) sudah tahap sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Provinsial Project Implementation Unit (PPIU) Manager M4CR (Mangrove for Coastal Resilience) Riau, Arif Fahrurrozi.

Arif mengatakan sebanyak 6 kabupaten/kota di Riau masuk dalam daftar lokasi pendaratan program yang dikenal dengan nama Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) ini. Keenam daerah itu yakni kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Dumai dengan luas masing-masing area rehabilitasi yang bervariasi.

"Sosialisasi program rehabilitasi mangrove telah dilakukan sejak Maret lalu. Kita masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang terkait tentang pelaksanaan program M4CR tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Arif mengatakan program ini masih dalam tahap sosialisasi fase awal. "Jadi, program M4CR di Riau masih dalam tahap sosialisasi indikatif calon lokasi sasaran kegiatan. Masih pada fase awal, BRGM merupakan pelaksana program M4CR di Riau. Sementara, posisi pemerintah daerah digaet sebagai mitra kerja," sebutnya.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan, menurut Arif, sampai saat ini pemerintah daerah dianggap memiliki informasi tentang daerah mana saja yang perlu untuk direhabilitasi. Selain itu, di Provinsi Riau juga sudah ada TRGMD (Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Daerah) yang di-SK-kan oleh Gubernur sebagaimana amanat Kepres 120 Tahun 2020. Dalam menjalankan tugas, BRGM didukung oleh Tim Pengarah Teknis dalam hal mendukung kelancaran tugas dan fungsi di daerah. Gubernur menunjuk pejabat sebagai koordinator tim restorasi gambut dan/atau rehabilitasi mangrove daerah yang bekerja sebagai tim pengarah dan menjalankan fungsi koordinasi.

"Pemerintah daerah menjadi mitra kita dalam pelaksanaan M4CR. Karena pemerintah daerah yang memiliki dan mengetahui tentang wilayah dan daerah yang memiliki ekosistem mangrove untuk dilakukan rehabilitasi. Selain itu, ini melibatkan banyak pihak di kabupaten/kota sehingga fungsi koordinasi TRGMD sangat penting bagi kami demi kelancaran kegiatan ke depan. Sampai saat ini, yang masuk daftar lokasi indikatif calon sasaran kegiatan ada 6 kabupaten/kota. Bisa saja dilakukan pengajuan daerah baru, tetapi tergantung apakah wilayah bakau/mangrovenya memenuhi kriteria. Nah, sekali lagi untuk kegiatan M4CR, BRGM yang didukung World Bank baru kita mulai tahapan sosialisasi di bulan Maret-April tahun 2024 ini, jadi insyaallah kita mulai di tahun ini (2024), mohon dukungan dari semua pihak semoga ke depan berjalan lancar," paparnya.

Program rehabilitasi mangrove di Riau dalam sepekan ini menjadi perbincangan. Bermula dari adanya pemanggilan yang dilayangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terhadap mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau pada Senin, awal pekan lalu. Disebut-sebut pemanggilan tersebut terkait dengan kegiatan rehabilitasi mangrove tugas pembantuan daerah.

Arif menegaskan, hingga saat ini pihaknya tidak dalam kapasitas mengomentari langkah yang dilakukan Kejati Riau. Hal ini dikarenakan M4CR masih fokus pada tahapan sosialisasi dan identifikasi-inventarisasi lokasi calon sasaran kegiatan untuk kesuksesan program penting tersebut demi pelestarian dan penyelamatan ekosistem bakau di Riau. "Maaf, kalau soal itu (langkah Kejati Riau), saya tidak bisa mengomentari. Itu bukan ranah kami," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, World Bank (Bank Dunia) dikabarkan akan menggelontorkan dukungan dana rehabilitasi mangrove untuk 4 provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Riau. Disebut-sebut gelontoran dana M4CR tersebut mencapai Rp800 miliar untuk 4 provinsi.

Program M4CR ini berpotensi kuat menjadi padat karya penanaman mangrove untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan juga menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Upaya rehabilitasi mangrove menandai komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Selain Riau, ada 3 provinsi lain yang ikut dalam M4CR, yakni Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk skema pembiayaan M4CR berada pada pos lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Keuangan. Ditargetkan, luas lahan mangrove yang direhabilitasi di Riau mencapai 7.498 hektare tersebar di enam kabupaten/kota.

Adapun rincian dari 6 kabupaten/kota se-Provinsi Riau ini adalah sebagai berikut: Kabupaten Indragiri Hilir mencapai seluas 3.660 hektare, Bengkalis seluas 1.400 hektare, Pelalawan 1.309 hektare, Rokan Hilir 674 hektare, Kepulauan Meranti 385 hektare, serta Kota Dumai seluas 70 hektare.