Pekanbaru (Inhilklik)  - Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 10 miliar dinilai masih kurang oleh Bawaslu RI. Sehingga pola perencanaan pelaksanaan Pemilukada yang sedang berlangsung menjadi kurang maksimal.

"Ini yang sangat kami sayangkan," ungkap Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah dalam acara penutupan Pelatihan Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Jumat (23/8/2013).

Contoh yang ditimbulkan dari minimnya anggaran tersebut, dikatakan Nasrullah masih adanya PPL yang sudah dipilih belum juga bisa dilantik. Ia sanksi akan pelaksanaan pengawasan akan bisa berjalan di tingkat desa dan kelurahan. "Kalau seperti itu, siapa yang akan mengawasi jalannya Pemilu di kelurahan?," tanya Nasrullah.

"Sudahlah terlambat pembentukannya lagi, bagaimana mau melantik," ulas Nasrullah. Ia menganggap, dengan anggaran Rp 10 miliar Bawaslu Riau belum bisa berbuat apa-apa.

Begitu juga halnya dengan gaji Panwaslu kabupaten kota yang sudah bekerja selama tujuh bulan. Kenyatannya, Panwaslu baru menerima gaji selama dua bulan. "Ini kondisi yang ada di Riau, dan itu sangat memprihatinkan," katanya.

Untuk itu, Nasrullah mengharapkan langkah sinergis antara Pemerintah Provinsi Riau dan penyelenggara Pemilu. Sehingga, Pemilukada Riau akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ia menerangkan, posisi pemerintah daerah didalam Pemilu sebagai fasilitator. "Pemprov lah yang akan memfasilitasi penyelenggara Pemilu," katanya.

Walau demikian, Nasrullah tetap yakin bahwa Pemilukada Riau akan terselenggara dengan sukses. Jika hal itu terjadi, maka Riau akan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menjalankan demokrasi. "Setidaknya Riau menjadi barometer di Sumatera ini," tutupnya. (goriau)