Timses Jokowi-Ma'ruf: Pembatalan Kenaikan Harga BBM Bukan Pencitraan

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Penundaan rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada tanggal 10 Oktober 2018 lalu, menjadi tanda tanya besar bagi kubu oposisi.
Politisi Partai Demokrat Imelda Sari menduga ada ketakutan besar di balik kebijakan penundaan kenaikan harga BBM yang diambil oleh Joko Widodo. Padahal, lanjut Imelda, kebijakan kenaikan harga BBM adalah hal yang memang seharusnya diambil oleh pemerintah melihat kebutuhan saat ini.
"Saya melihatnya mungkin karena mau menghadapi pemilu. Kalau memang alasannya hanya di sisi popularitas dan elektabilitas, saya kira (pemerintahan Jokowi) agak kurang bijaksana," kata Imelda Sari di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Oktober 2018.
Bahkan, ia membandingkan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun silam. Menurut Imelda, SBY ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode pernah menaikkan harga BBM sebanyak empat kali, yaitu tahun 2005 sebanyak dua kali, tahun 2008 satu kali, dan bulan Mei tahun 2013 kembali SBY menaikkan harga BBM.
"Kenaikan itu juga disadari pada tahun 2013. Karena dilakukan pada bulan Mei. Artinya itu setahun kemudian akan terjadi Pemilu, itu disadari akan menggerus popularitas. Pada saat itu kami menghitung secara survei ada penurunan popularitas akibat kenaikan BBM itu, namun keseimbangan di dalam APBN itu dijaga," ujarnya.
Dalam mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM ketika itu, lanjut Imelda, pemerintahan SBY telah mempertimbangkan berbagai kondisi, serta telah melakukan perhitungan matang dengan memperhatikan berbagai aspek yang harus ditanggung oleh masyarakat luas, dengan cara tetap mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM, serta diikuti dengan menjaga daya beli masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan BLT dan BLSM untuk masyarakat luas.
"Ini soalnya adalah apakah demi menjaga popularitas kemudian persoalan lainnya menyangkut rakyat tidak bisa kita tangani atau justru demi kepentingan yang jauh lebih luas," ucapnya.
Sumber: viva.co.id
Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hilir Masifkan Patroli Pengawasan di Massa Tenang
Tembilahan, 25 November 2024. Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari unsur B.
Bawaslu Inhil Imbau Semua Paslon Patuhi Aturan di Masa Tenang
TEMBILAHAN - Menjelang tahapan kampaye brahir pada tgl 24 November 2024 dam memasuki masa t.
Ketua Bawaslu Inhil Imbau Masyarakat agar Tolak Politik Uang dan Tak Menjual Hak Pilihnya
TEMBILAHAN - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 hanya tinggal beberapa hari l.
Bawaslu Inhil dan Jajaran Akan Lakukan Pengawasan Distribusi Logistik Hingga ke TPS
TEMBILAHAN - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Ko.
Paslon Nomor 2 Siap Wujudkan Pelayanan Prima Berbasis Teknologi di Inhil
INHILKLIK.COM - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) n.
Bawaslu Inhil Imbau Paslon dan Pendukung agar Bersama Wujudkan Debat Berkualitas
TEMBILAHAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab.Indragiri hilir, mengimbau Pasangan calo.