Rocky Gerung: Presiden Lakukan Pelacuran Politik, Lebih Parah Ketimbang Hana Hanifah, Bisa Dimakzulkan

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Rocky Gerung menyatakan, Presiden Joko Widodo telah melalukan pelacuran politik atau political prostitution.

Semestinya, akibat hal tersebut, Presiden bisa dimakzulkan.

Demikian disampaikan Rocky Gerung dalam acara pengenalan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8) sebagaimana dilansir RMOL.

Ia menilai, kondisi Indonesia saat ini telah terjadi defisit moral karena adanya transaksi political prostitution yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Political prostitution dimaksud adalah adanya proses transaksi antara Jokowi dengan Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo yang mengaku sempat ditawari jabatan jika rela mundur dari pencalonan di Pilkada Solo 2020.

Sementara dalam dalam Pilkada Solo, ada putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini sudah mengantongi rekomendasi dukungan dari PDIP.

Rocky lantas membandingkan pelacuran politik yang dilakukan Presiden dengan Hana Hanifah.

“Itu adalah political prostitution, ya pelacuran politik juga yang lebih berat hukumannya daripada pelacuran individual, Hana Hanifah,” ujarnya.

Akan tetapi, pelacuran yang dilakukan Jokowi dan Hana Hanifah itu berbeda.

“Hana Hanifah di ruang tertutup, presiden di ruang terbuka, di Istana transaksi kemaksiatan politik,” sambungnya.

Hal itu makin parah tatkala para pembantu presiden di kabinet hanya diam melihat peristiwa tersebut.

Ia lantas menyindir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang disebut ada dalam pertemuan tersebut.

Sri Mulyani, kata Rocku, hanya menonton pelacuran politik di panggung Istana dan tidak berbicara apa-apa.

“Tapi orang akan tagih. Kalau dalam sistem politik beradab itu presiden ketahuan bikin transaksi kemaksiatan politik, political prostitution itu sudah di-impeach karena etiknya dilanggar habis-habisan,” kata dia.

Dengan demikian, sambung Rocky, political prostitution merupakan bentuk defisit moral bangsa Indonesia saat ini.

“Dan untuk itu, kita berharap agar supaya segala macam transaksi yang sifatnya politis berhenti per hari ini,” tegasnya.

Atas alasan itu pula, sambungnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu dibentuk sebagai gerakan menyelamatkan Tanah Air.

“Menyelamatkan artinya sudah ada yang tenggelam, makanya diselamati, bukan lagi mencegah korban, (tapi sudah) banyak korbannya,” pungkasnya.