Luasan Perhutanan Sosial di Riau Capai 162 Hektare
![Luasan Perhutanan Sosial di Riau Capai 162 Hektare](https://www.inhilklik.com/assets/berita/original/30554905892-cakaplahcom_jzx5f_112438.jpeg)
INHILKLIK, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau mencatat hingga saat ini luas perhutanan sosial di Riau sudah mencapai 162.097,58 Hektare.
Luasan perhutanan sosial tersebut terbagi dalam lima jenis skema pemanfaatan hutan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Riau M Job Kurniawan melalui Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial, Budi Hidayat mengatakan, program Perhutanan Sosial merupakan suatu peluang bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan agar dapat mengakses sumberdaya yang ada secara legal.
"Selama ini masyarakat sering terbentur dengan larangan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di dalam kawasan hutan, sedangkan wilayah tersebut merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat," kata Budi, Rabu (10/7/2024).
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 bertujuan memberikan peluang akses legal bagi masyarakat melalui lima skema pemanfaatan, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat (HA).
"Perkembangan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau saat ini berjumlah 145 dengan luas 162 ribu Ha," sebut Budi.
Dia menyebut, pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui penataan areal dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penangan konflik tenurial, pendampingan dan kemitraan lingkungan.
"Penyusunan rencana perhutanan sosial meliputi Penyusunan rencana kerja perhutanan sosial untuk jangka waktu 10 tahun dan penyusunan rencana kerja tahunan untuk jangka waktu 1 tahun," ujarnya.
Penyusunan rencana kegiatan perhutanan sosial memuat kegiatan penguatan kelembagaan, pengelolaan hutan, pengembangan kewirausahaan dan monitoring serta evaluasi, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender, serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
"Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) ini dilakukan oleh kelompok perhutanansosial bersama atau didampingi oleh penyuluh dan atau pendamping, kemudian penilaian RKPS dilakukan oleh kepala UPT KPH dan pengesahan RKPS dilakukan oleh Kepala Balai Perhutanan Sosialdan Kemitraan Lingkungan," tutupnya.
Ketua MUI: Keberpihakan UAS di Pilkada Sudah Tepat
Pekanbaru - Ketua Majlis Ulama Indonesia Prof. Ilyas Husti menyebutkan keberpihakan Ustadz Abdul .
Wujudkan Pemilu Damai, Bhabinkamtibmas Laksanakan Cooling System di Kelurahan Tanjung Harapan
INHILKLIK.COM - Bhabinkamtibmas melaksanakan cooling system di Kelurahan Tanjung harapan untuk me.
Kapolres Inhil Ngopi Bareng bersama Tokoh Masyarakat
Indragiri Hilir,- Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Kapolres Inhil AKBP Budi Setiaw.
Zulmansyah-Sasongko Umumkan Struktur PWI Pusat Hasil KLB
JAKARTA - Ketua Umum PWI Pusat H Zulmansyah Sekedang dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat H Sason.
PLN Icon Plus Sukseskan Peresmian Jaringan Listrik di Keritang dan Reteh Inhil
INHIL – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau (UID) RKR terus berusaha.
Gaji PPPK Disalurkan, Tenaga Pengajar Ucapkan Terimakasih ke PJ Bupati Erisman Yahya
TEMBILAHAN, - Setelah menunggu lebih kurang 2 bulan pasca dilantik sebagai PPPK formasi tahun 202.