PILIHAN
Demo di Kantor Gubernur Riau, HMI Pekanbaru Sampaikan Tiga Tuntutan
Pekanbaru (Inhilklik) - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pekanbaru melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (11/3/2014). Mereka menuntut agar Pemprov Riau segera menuntaskan bencana kabut asap berkepanjangan ini.
Koordinator Lapangan (Korlap), Lukman Haqim, menyampaikan udara di Riau khususnya Pekanbaru semakin hari memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.
Mereka menyalahkan program Pembangunan Hutan Tanaman oleh pemerintah melalui PP nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) membuat sejumlah hutan di Riau semakin kritis.
"Buruknya tata kelola kehutanan selama ini disebabkan pembiaran oleh pemerintah bagi perusahaan untuk memanfaatkan hutan dan lahan sebagai praktek penyalahgunaan keberadaannya," kata Lukman seperti dilansir goriau.com.
Kemudian melakukan pembiaran juga terhadap perusahaan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Sehingga praktek-praktek kotor seperti yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
"Efeknya sudah jelas-jelas menimbulkan asap seperti yang kita rasakan saat ini," sambung Lukman.
Untuk itu, mereka mengajukan tuntutan kepada Pemprov Riau. Pertama, Gubernur Riau harus menginstruksikan kepada jajarannya untuk menuntaskan kabut asap di Riau.
Kedua, Gubernur Riau harus menginstruksikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Riau untuk menangkap dalang dari pembakaran hutan ini. Karena mereka menilai bukan hanya masyarakat saja yang harus menjadi korban, pelakunya juga harus ikut merasakan.
Ketiga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkhusus Riau, begitu juga negara tetangga terkait dampak kabut asap di Riau ini. Kemudian menginstruksikan kepada jajarannya untuk ikut serta menuntaskan kabut asap ini. (*)
Koordinator Lapangan (Korlap), Lukman Haqim, menyampaikan udara di Riau khususnya Pekanbaru semakin hari memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.
Mereka menyalahkan program Pembangunan Hutan Tanaman oleh pemerintah melalui PP nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) membuat sejumlah hutan di Riau semakin kritis.
"Buruknya tata kelola kehutanan selama ini disebabkan pembiaran oleh pemerintah bagi perusahaan untuk memanfaatkan hutan dan lahan sebagai praktek penyalahgunaan keberadaannya," kata Lukman seperti dilansir goriau.com.
Kemudian melakukan pembiaran juga terhadap perusahaan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Sehingga praktek-praktek kotor seperti yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
"Efeknya sudah jelas-jelas menimbulkan asap seperti yang kita rasakan saat ini," sambung Lukman.
Untuk itu, mereka mengajukan tuntutan kepada Pemprov Riau. Pertama, Gubernur Riau harus menginstruksikan kepada jajarannya untuk menuntaskan kabut asap di Riau.
Kedua, Gubernur Riau harus menginstruksikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Riau untuk menangkap dalang dari pembakaran hutan ini. Karena mereka menilai bukan hanya masyarakat saja yang harus menjadi korban, pelakunya juga harus ikut merasakan.
Ketiga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkhusus Riau, begitu juga negara tetangga terkait dampak kabut asap di Riau ini. Kemudian menginstruksikan kepada jajarannya untuk ikut serta menuntaskan kabut asap ini. (*)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Penumpang Super Air Jet Jakarta-Pekanbaru 'Dikurung' dalam Kabin Pesawat Selama 2 Jam
INHILKLIK - Sejumlah penumpang pesawat Super Air Jet penerbangan Jakarta-Pekanbaru mengeluhkan pe.
Terpleset ke Sungai, Pria Paruh Baya di Kampar Hilang
INHILKLIK - Kakek berusia 62 tahun bernama Maksum, warga Dusun Muara Danau, Desa Sipunggung, Kabu.
Ketua Sementara DPRD Inhil Bacakan Ikrar di Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024
TEMBILAHAN - Ketua Sementara DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna membacakan Ikrar.
Ketua DPRD Inhil: Kami Tunjukan Komitmen dan Integritas
TEMBILAHAN - Iwan Taruna resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, periode 202.
Kerja DPRD Inhil Selama Dijabat Pimpinan Sementara
TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil melaksanakan rapat paripurna p.
Remaja yang Tenggelam di Sungai Sail Ditemukan Meninggal
INHILKLIK - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Fahri (14), korban tenggelam di Sungai Sail, Jala.
TULIS KOMENTAR +INDEKS